Gugat UU Penyiaran, KIDP Siap Uji Materi

Subtitle Editing by ekkjoemacht

dunia penyiaran sejatinya adalah milik publik

pemanfaatannya pun selayaknya harus mempertimbangkan aspek keberagaman dan menjunjung nilai2 demokratis

penyiaran yg memanfaatkan ruang udara dimafaatkan tetapi tidak untuk dikuasai

sayangnya pemusatan media siaran di Indonesia justru mencederai prinsip2 tersebut

kondisi ini mendorong koalisi independen untuk demokrasi penyiaran

mengajukan judicial review atas uu nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran

langkah ini diambil bukan semata2 sikap antipati terhadap dunia industri penyiaran

,tetapi bagian upaya mengembalikan dunia penyiaran ke ranah yg demokratis

"jadi melalui uji materi di mahkamah konstitusi ini KIDP ingin menegaskan bahwa

,seharusnya dunia penyiaran frekuensi ini dikembalikan lagi fungsinya

sebagai alat untuk menyebarkan informasi publik dan itu harus dikuasi oleh org2 yg beragam

tidak boleh dikuasai satu dua gelintir kelompok bisnis saja

karena kalau itu terjadi artinya ya itu namanya pemusatan kepemilikan namanya

bukan lagi kepemilikan tp sudah pemusatan tapi atau konsentrasi kepemilikan."

KIDP melalui koordinatornya Eko Maryadi memandang bahwa persoalan dunia penyiaran saat ini

bukan lagi pada kepemilikan media siaran tetapi pemusatan atau konsentrasi kepemilikan

bagaimana satu dua orang hampir menguasai seluruh frekuensi stasiun siaran

baik televisi maupun radio

ini adalah sebuah kecenderungan yg berbahaya

dimana jumlah frekuensi yang terbatas tidak terdistribusi dgn adil

isi siaran yang tergantung penguasa media serta hilangnya hak-hak publik

frekuensi seharusnya digunakan untuk kemaslahatan umat tak melulu persoalan di kota2 besar

tetapi juga untuk petani, pedagang kecil, UKM maupun kelas bawah lainnya

pemusatan dan konsentrasi media oleh beberapa orang menurut pengamat penyiaran

Amir Efendi Siregar dimungkinkan karena adanya multitafsir isi uu penyiaran

"menurut pengamatan kita berdasarkan pengamatan kita itu dilakukan

karena adanya multitafsir dan penafsiran yg salah terhadap

pasal 18 ayat 1 dan pasal 34 ayat 4

didalam legal opinion dari seluruh lembaga penyiaran yang menguasai

lebih dari satu mengatakan:" ini multitafsir lalu ditafsirkan A,

kita bisa jalan ,kalo ditafsirkan B itu bahaya buat perusahaan

itu secara resmi semuanya ada oleh karena itu untuk kesehatan bisnis

untuk kesehatan industri semua justru untuk memberikan kesempatan kepada semua

kita minta kpd mahkamah konstitusi untuk memberikan tafsir.."

selasa depan judicial review uu penyiaran dijadwalkan memasuki sidang pertamanya

KIDP sudah menyiapkan berbagai amunisi untuk menguatkan tujuan demokrasi

penyiaran

saksi ahli telah disiapkan antara lain :Profesor Priatna Abdul Rasyid Direktur Kehormatan

Internasional Institute Of Space Law

Alwi Dahlan mantan Menteri Penerangan, Ikhlasul Amal mantan rektor dan dewan pers

serta Paulus Widianto selaku mantan ketua pansus RUU Penyiaran

"jadi ini bukan ujuk2 saja terjadi tapi kegiatan2 yg semacam ini sudah banyak dilakukan

oleh banyak pihak termasuk KIDP juga sudah menyatakan

beberapa pernyataan bahkan juga mengirimkan surat ,surat terbuka

kepada presiden ,jadi KIDP juga sudah mengirim surat kpd presiden

menkominfo KPI juga ke dpr juga kesemua pihak sudah

kami kirimi surat yg menyatakan bahwa persolan ini harus ditanggapi secara

serius karena kepentingan publik sangat terancam dengan pemusatan kepemilikan

dan juga pemindahtanganan kepemilikan lembaga penyiaran

diharapkan majelis mahkamah konstitusi mengabulkan tafsir yg diajukan

yaitu,tafsir bahwa kepemilikan stasiun siaran harus dibatasi dan tafsir bahwa

frekuensi tidak boleh dipindahtangankan seperti yg terjadi sekarang

"jadi kalo ada satu stasiun tv atau stasiun radio yg bangkrut

atau tidak jalan usahanya kembalikan dulu frekuensinya kpd negara

baru nanti itu ditawarkan kepada pihak lain apakah pihak komunitas

apakah pihak stasiun televisi atau pihak stasiun penyiaran lokal

atau RRI atau lembaga yg lain tidak secara otomatis diperjualbelikan

seperti yg terjadi hari ini."

judicial review adalah mengembalikan dunia penyiaran ke ranah yg demokratis

perlu ditekankan sekali lagi bahwa langkah ini bukan untuk menjegal atau menghadang

gerak kalangan industri."

Subtitle Editing By ekkjoemacht