1
00:00:14,485 --> 00:00:18,731
dunia penyiaran sejatinya adalah milik publik

2
00:00:18,731 --> 00:00:26,085
pemanfaatannya pun selayaknya harus mempertimbangkan aspek keberagaman dan menjunjung nilai2 demokratis

3
00:00:26,085 --> 00:00:31,845
penyiaran yg memanfaatkan ruang udara dimafaatkan tetapi tidak untuk dikuasai

4
00:00:31,845 --> 00:00:37,525
sayangnya pemusatan media siaran di Indonesia justru mencederai prinsip2 tersebut

5
00:00:37,525 --> 00:00:42,485
kondisi ini mendorong koalisi independen untuk demokrasi penyiaran

6
00:00:42,485 --> 00:00:49,435
mengajukan judicial review atas uu nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran

7
00:00:49,435 --> 00:00:55,445
langkah ini diambil bukan semata2 sikap antipati terhadap dunia industri penyiaran

8
00:00:55,445 --> 00:01:00,885
,tetapi bagian upaya mengembalikan dunia penyiaran ke ranah yg demokratis

9
00:01:00,885 --> 00:01:07,485
"jadi melalui uji materi di mahkamah konstitusi ini KIDP ingin menegaskan bahwa

10
00:01:07,485 --> 00:01:11,565
,seharusnya dunia penyiaran frekuensi ini dikembalikan lagi fungsinya

11
00:01:11,565 --> 00:01:21,645
sebagai alat untuk menyebarkan informasi publik dan itu harus dikuasi oleh org2 yg beragam

12
00:01:21,645 --> 00:01:26,235
tidak boleh dikuasai satu dua gelintir kelompok bisnis saja

13
00:01:26,235 --> 00:01:30,595
karena kalau itu terjadi artinya ya itu namanya pemusatan kepemilikan namanya

14
00:01:30,595 --> 00:01:37,315
bukan lagi kepemilikan tp sudah pemusatan tapi atau konsentrasi kepemilikan."

15
00:01:37,315 --> 00:01:43,205
KIDP melalui koordinatornya Eko Maryadi memandang bahwa persoalan dunia penyiaran saat ini

16
00:01:43,205 --> 00:01:50,285
bukan lagi pada kepemilikan media siaran tetapi pemusatan atau konsentrasi kepemilikan

17
00:01:50,285 --> 00:01:55,405
bagaimana satu dua orang hampir menguasai seluruh frekuensi stasiun siaran

18
00:01:55,405 --> 00:01:58,085
baik televisi maupun radio

19
00:01:58,085 --> 00:02:00,995
ini adalah sebuah kecenderungan yg berbahaya

20
00:02:00,995 --> 00:02:05,925
dimana jumlah frekuensi yang terbatas tidak terdistribusi dgn adil

21
00:02:05,925 --> 00:02:11,125
isi siaran yang tergantung penguasa media serta hilangnya hak-hak publik

22
00:02:11,125 --> 00:02:16,635
frekuensi seharusnya digunakan untuk kemaslahatan umat tak melulu persoalan di kota2 besar

23
00:02:16,635 --> 00:02:23,925
tetapi juga untuk petani, pedagang kecil, UKM maupun kelas bawah lainnya

24
00:02:23,925 --> 00:02:28,685
pemusatan dan konsentrasi media oleh beberapa orang menurut pengamat penyiaran

25
00:02:28,685 --> 00:02:37,005
Amir Efendi Siregar dimungkinkan karena adanya multitafsir isi uu penyiaran

26
00:02:37,005 --> 00:02:42,645
"menurut pengamatan kita berdasarkan pengamatan kita itu dilakukan

27
00:02:42,645 --> 00:02:46,845
karena adanya multitafsir dan penafsiran yg salah terhadap

28
00:02:46,845 --> 00:02:52,805
pasal 18 ayat 1 dan pasal 34 ayat 4

29
00:02:52,805 --> 00:02:57,275
didalam legal opinion dari seluruh lembaga penyiaran yang menguasai

30
00:02:57,275 --> 00:03:02,245
lebih dari satu mengatakan:" ini multitafsir lalu ditafsirkan A,

31
00:03:02,245 --> 00:03:06,685
kita bisa jalan ,kalo ditafsirkan B itu bahaya buat perusahaan

32
00:03:06,685 --> 00:03:10,205
itu secara resmi semuanya ada oleh karena itu untuk kesehatan bisnis

33
00:03:10,205 --> 00:03:16,725
untuk kesehatan industri semua justru untuk memberikan kesempatan kepada semua

34
00:03:16,725 --> 00:03:22,346
kita minta kpd mahkamah konstitusi untuk memberikan tafsir.."

35
00:03:22,346 --> 00:03:29,475
selasa depan judicial review uu penyiaran dijadwalkan memasuki sidang pertamanya

36
00:03:29,475 --> 00:03:34,485
KIDP sudah menyiapkan berbagai amunisi untuk menguatkan tujuan demokrasi

37
00:03:34,485 --> 00:03:36,595
penyiaran

38
00:03:36,595 --> 00:03:41,645
saksi ahli telah disiapkan antara lain :Profesor Priatna Abdul Rasyid Direktur Kehormatan

39
00:03:41,645 --> 00:03:44,685
Internasional Institute Of Space Law

40
00:03:44,685 --> 00:03:51,005
Alwi Dahlan mantan Menteri Penerangan, Ikhlasul Amal mantan rektor dan dewan pers

41
00:03:51,005 --> 00:03:56,685
serta Paulus Widianto selaku mantan ketua pansus RUU Penyiaran

42
00:03:56,685 --> 00:04:03,325
"jadi ini bukan ujuk2 saja terjadi tapi kegiatan2 yg semacam ini sudah banyak dilakukan

43
00:04:03,325 --> 00:04:09,405
oleh banyak pihak termasuk KIDP juga sudah menyatakan

44
00:04:09,405 --> 00:04:15,765
beberapa pernyataan bahkan juga mengirimkan surat ,surat terbuka

45
00:04:15,765 --> 00:04:20,205
kepada presiden ,jadi KIDP juga sudah mengirim surat kpd presiden

46
00:04:20,205 --> 00:04:25,405
menkominfo KPI juga ke dpr juga kesemua pihak sudah

47
00:04:25,405 --> 00:04:31,755
kami kirimi surat yg menyatakan bahwa persolan ini harus ditanggapi secara

48
00:04:31,755 --> 00:04:38,435
serius karena kepentingan publik sangat terancam dengan pemusatan kepemilikan

49
00:04:38,435 --> 00:04:43,254
dan juga pemindahtanganan kepemilikan lembaga penyiaran

50
00:04:43,254 --> 00:04:48,355
diharapkan majelis mahkamah konstitusi mengabulkan tafsir yg diajukan

51
00:04:48,355 --> 00:04:54,312
yaitu,tafsir bahwa kepemilikan stasiun siaran harus dibatasi dan tafsir bahwa

52
00:04:54,312 --> 00:05:00,165
frekuensi tidak boleh dipindahtangankan seperti yg terjadi sekarang

53
00:05:00,165 --> 00:05:04,565
"jadi kalo ada satu stasiun tv atau stasiun radio yg bangkrut

54
00:05:04,565 --> 00:05:08,325
atau tidak jalan usahanya kembalikan dulu frekuensinya kpd negara

55
00:05:08,325 --> 00:05:13,125
baru nanti itu ditawarkan kepada pihak lain apakah pihak komunitas

56
00:05:13,125 --> 00:05:16,085
apakah pihak stasiun televisi atau pihak stasiun penyiaran lokal

57
00:05:16,085 --> 00:05:19,365
atau RRI atau lembaga yg lain tidak secara otomatis diperjualbelikan

58
00:05:19,365 --> 00:05:23,205
seperti yg terjadi hari ini."

59
00:05:23,205 --> 00:05:27,805
judicial review adalah mengembalikan dunia penyiaran ke ranah yg demokratis

60
00:05:27,805 --> 00:05:33,605
perlu ditekankan sekali lagi bahwa langkah ini bukan untuk menjegal atau menghadang

61
00:05:33,605 --> 00:05:36,200
gerak kalangan industri."

62
00:05:40,721 --> 99:59:59,999
Subtitle Editing By ekkjoemacht