Ketika Presiden menerbitkan Proklamasi Emansispasi,
itu bukanlah sesuatu yang benar-benar berpengaruh di Georgia
karena lebih bersifat aspirasional, dan strategis.
Presiden Linconln berusaha untuk meningkatkan
jumlah budak yang dibebaskan
sebagian di Selatan yang mungkin memerangi Konfederasi.
Tetapi Proklamasi Emansipasi
sedikit sekali pengaruhnya dalam membebaskan budak
pada saat diterbitkan tahun 1863.
Dan akhirnya, pada April 1865,
ketika Jenderal Lee menyerah kepada Jenderal Grant di Virginia,
kami mulai melihat di Georgia
sebuah gerakan nyata terhadap pembebasan budak.
Tapi itu merupakan proses yang lambat.
Emansipasi hadir hampir
sangat lambat dari tempat ke tempat
karena, di banyak bagian Georgia, tidak ada cukup
pasukan federal untuk menegakkan pengakhiran perbudakan.
untuk menegakkan Emansipasi.
Jadi itu menjadi proses yang sangat lambat.
Pada tahun 1868, di Georgia,
terdapat cukup pasukan federal
untuk menegakkan Undang-undang Dasar AS.
Dan itulah awalnya, bagian
amandemen federal terhadap UUD AS.
Saat itu terdapat apa yang saat ini kita sebut UUD Rekonstruksi
yang diterapkan di Georgia tahun 1868.
dan mengakui kesetaraan rakyat.
Mengakui hak rakyat untuk bekerja dan digaji atas pekerjaannya.
Dan sampai di situ, mulailah beberapa orang Afrika Amerika
yang benar-benar dipilih untuk menjabat
karena mereka kemudian dapat memperoleh suara.
Dan terdapat penolakan besar akan hal ini.
Seluruh masyarakat di Georgia dibangun atas gagasan
bahwa orang kulit putih lebih unggul dan kulit hitam lebih rendah.
Dan antara tahun 1876
dan 1896,
terjadi tarik ulur.
Selama jangka waktu 20 tahun dimana keseluruhan gagasan
akan kesetaraan setiap warga
terjadi setiap hari.
Baik itu seseorang mencoba memberi suara, berusaha pergi sekolah,
seseorang mencoba mendapatkan kerja yang bergaji pantas,
seseorang berusaha mendapat rumah yang bisa dimiliki sendiri.
Setiap bagian masyarakat,
terjadi ketidakpastian tentang seberapa setarakah mereka
menurut undang-undang yang dapat diberikan negara bagian.
Dan orang-orang kulit putih umumnya tidak ingin kesetaraan untuk
Afrika Amerika. Dan orang kulit hitam jelas ingin kewarganegaraan penuh
hak yang seharusnya didapatkan
menurut Amandemen Rekonstruksi.
Dan secara umum, perjuangan berlanjut.
dan terjadi ketidakpastian tentang maksud sesungguhnya.
Sampai terjadi kasus di hadapan Pengadilan Mahkamah Agung AS.
Dan kasus itu sekarang kita ingat sebagai kasus Plessy vs. Ferguson.
Plessy vs. Ferguson adalah kasus Pengadilan Mahkamah Agung 1896
melibatkan pria Afrika-Amerika bernama Homer Plessy.
Yang terjadi di Louisiana.
Dan Homer Plessy duduk dalam gerbong kereta khusus kulit putih.
Di Louisiana, perusahaan gerbong kereta api ini,
memisahkan gerbong untuk orang kulit putih dan kulit hitam.
Dan ia duduk dalam gerbong kereta khusus kulit putih,
menolak pergi, kasus itu berakhir melewati pengadilan rendah.
Dilanjutkan ke Mahkamah Agung AS.
Dan Mahkamah Agung AS memutuskan ia tidak melanggar
Klausa Perlindungan yang Sama Amandemen ke Empat Belas.
Jadi apa yang mereka putuskan adalah penegakan doktrin terpisah-tapi-setara.
Itu selama anda memiliki fasilitas yang adil.
dan mereka sama sekali tidak setara di Selatan.
sepanjang anda memiliki fasilitas yang adil maka tidak apa memisahkan ras.
Pada dasarnya, yang diizinkan dilakukan oleh negara bagian selatan
adalah hal yang telah mereka lakukan menurut
Undang-undang Jim Crow. Mereka menjadikan orang
Afrika Amerika sebagai warga kelas dua.
Jim Crow memisahkan
penumpang trem. Mereka memisahkan orang-orang
di pemandian. Orang kulit hitam dilarang menggunakan keran
yang mengalirkan air hanya untuk minum,
bahkan kalau digunakan oleh kulit putih dengan cara apa pun,
Mereka hanya ingin memisahkan orang kulit hitam
dengan kulit putih.
Dan mereka kemudian memastikan dalam UU Jim Crow
mereka tidak dapat memengaruhi masyarakat
jadi mereka dapat mengubah ini.
Beberapa UU Jim Crow diundangkan selama masa ini
untuk mencabut hak pilih orang Afrika Amerika.
Itu artinya menolak hak orang Afrika Amerika untuk bersuara,
menolak kelompok orang tertentu.
Dan kami menghubungkannya dengan masyarakat kami untuk menolak
hak orang Afrika Amerika untuk bersuara.
Ada beberapa cara yang berbeda untuk mencabut hak pilih.
Salah satunya adalah pajak pemungutan suara.
Para bekas budak yang baru saja keluar dari perbudakan ini tidak
punya banyak uang. Mereka tidak mampu membayar pemilihan
yang berbeda ini. Yang lainnya adalah Pemilihan Pendahuluan
kulit putih. Yaitu, hanya orang kulit putih yang bisa bersuara.
Jadi orang Afrika Amerika bahkan tidak diizinkan bersuara dalam pemilihan ini.
bahkan untuk memilih calon yang mereka inginkan.
Dan kemudian ada tes melek huruf yang lagi-lagi,
belajar membaca dan menulis bagi budak adalah melanggar hukum,
mengajar budak membaca dan menulis.
Jadi mayoritas orang Afrikak Amerika tidak dapat lolos tes ini
karena mereka tidak dapat membaca dan menulis.
Yang dilakukan era Jim Crow
adalah menetapkan sebuah cara dengan sanksi
Pengadilan Mahkamah Agung dalam kasus Plessy vs. Ferguson,
yaitu secara tidak langsung
menyalahi hak-hak tersebut,
dengan berkah dari seluruh negeri itu
dan Pengadilan Mahkamah Agung...
sampai kasus Brown vs. Dewan